Buka Mata

Proyek Perbaikan Jalan ke Ladang Desa Surbakti Diduga Korupsi

•Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun ke Lokasi Proyek

KABANJAHE, metro24jam.news: Warga Desa Surbakti meminta inspektorat dan aparat penegak hukum atau APH turun ke lokasi proyek perbaikan jalan ke ladang Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Menurut warga, perbaikan jalan tersebut menghabiskan dana sekitar Rp450 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD) tahun anggaran 2023.

“Kalau dilihat dari matirial yang digunakan, kami menduga telah terjadi korupsi dalam pekerjaan ini,” ujar CG dan EG, warga Desa Surbakti, Jumat (2/2/24).

“Pada plank proyek hanya tertulis demikian: Pemerintah Kabupaten Karo, Kecamatan Simpang Empat, Desa Surbakti, panjang 324 x 3 meter, anggaran dana desa tahun 2023, jumlah Rp 169. 249,000, dikerjakan Swakelola.“

Menurut CG dan EG, seharusnya pada plank dijelaskan kapan dimulai pekerjaannya dan kapan selesai. “Kalau seperti itu dibuat, kesannya warga dianggap bodoh,” ujar kedua pemerhati pembangunan desa ini.

Karenanya, tahun 2023 lalu mereka minta pengawas pembangunan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serius mengawasi penggunaan dana sesa, supaya ke depan pembangunan di Desa Surbakti lebih baik lagi.

Sementara Ketua BPD Desa Surbakti, Nopi br Sinulingga ketika dikonfirmasi metro24jam.news melalui selulernya, Jumat (2/2/24) mengatakan, “Datang aja ke Desa Surbakti, biar saya jelaskan semua apa hasil dari pengawasan BPD dalam penggunaan yang bersumber dari dana desa tahun 2023.”

Sedang Kepala Desa Surbakti Bahtra Ginting gagal dikonfirmasi metro24jam.news. Pasalnya, Jumat (2/2/24) sekitar pukul 09.00 Wib, kantornya sudah tutup. Dikirim pesan konfirmasi melalui selulernya, tidak ada balasan, padahal pesan yang dikirim sudah ceklis biru.

Camat Simpang Empat Binaria Surbakti, S.ip, melalui Sekretaris Sibayak Meliala, S.I,p, M. Ap, kepada metro24jam.news, di kantornya, Jumat (2/2/24) siang, mengatakan semua dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa sebagai pengawasnya adalah BPD Desa, Investorat, Kejaksaan dan Tipikor.

“Kecamatan hanya rekomendasi, mewakili Bupati Karo. Dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 jelas semua ada di situ, lihat di sana,” ungkapnya.
Penulis: Kornelius Depari
Editor : Janopa Sihotang

 

Related Articles

Back to top button