Berdikari

Serap Aspirasi, Ganjar Pastikan Regulasi Kelautan Berpihak pada Nelayan

JAKARTA – Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo menyerap aspirasi dari nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Ia menegaskan regulasi di bidang kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan.

Di hadapan para nelayan yang berasal dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung itu, Ganjar mengatakan regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.

“Tadi teman-teman nelayan menyebutkan banyak aturan atau regulasi yang dianggap tidak pro ke nelayan. Maka ke depan, regulasi dan aturan itu perlu kita kaji ulang,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12/2023).

Ganjar mengapresiasi dan menyambut baik aspirasi dari para nelayan. Ia mengaku semua aspirasi ditampungnya untuk dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan ke depan. Ganjar pun sepakat perizinan harus dipermudah, cukup dengan KTP dan menggunakan sistem digital sehingga lebih mudah.

“Termasuk soal BBM bersubsidi, kita harus memenuhi itu. Intinya, kita harus libatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan agar regulasi kelautan kita ke depan berpihak pada nelayan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan yang berlangsung pada kediaman Ganjar di Patra Kuningan Jakarta, para nelayan menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya terkait aturan zonasi yang dinilai merugikan nelayan.

“Kami minta kepada Pak Ganjar, ketika beliau jadi presiden agar aturan itu direvisi,” ucap Wakil Ketua KNTI Sugeng Nugroho.

Sugeng mencontohkan dalam PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, nelayan dibatasi melaut pada titik 573/572 atau kira-kira 200 mil laut. Padahal, laut Indonesia sangat luas sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam negeri, bukan nelayan asing.

Selain itu, ada juga PP 85/2023 tentang penangkapan terukur. Dalam aturan itu, ditetapkan kuota nelayan. Jika kuota sudah penuh, nelayan tidak boleh melaut.

“Jelas ini merugikan kami, kami minta aturan itu dihapus dan nelayan dibebaskan untuk melaut karena bisa meningkatkan pendapatan bagi negara,” ungkap Sugeng.

Selain terkait zonasi melaut, nelayan juga menyampaikan sejumlah aspirasi tentang kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, bahan baku solar bersubsidi, bantuan alat tangkap dan lainnya.

“Hanya kepada Pak Ganjar kami yakin untuk menitipkan harapan kami, kalau dengan capres lain kami ragu. Selama dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah, banyak program baik yang diberikan pada nelayan di Jateng,” ucap salah satu nelayan bernama Kajidin.

“Ada program BBM bersubsidi, asuransi nelayan, pendidikan dan lainnya. Kalau beliau jadi presiden, kami yakin program itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh nelayan Indonesia,” pungkasnya. (sumber: detik.com)

 

Related Articles

Back to top button