Buka Mata

Kasus Tanah di Simalingkar B Medan, Ahli Waris Minta Polrestabes Medan Sikat Mafia Tanah

KABANJAHE, metro24jam.news- Ahli waris Djaman Bangun pemilik tanah yang sebahagian tanahnya digunakan menjadi tempat pemakaman umum (TPU) Covid-19 oleh Pemko Medan, meminta Polrestabes Medan menindak Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang semena-mena menyerobot dan merusak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Hal ini dikatakan Talenta Chadijah Br Bangun, didampingi praktisi hukum, Robert Tarigan, SH, Kamis (13/7). Kata dia, tanah miliknya yang diserobot, dirusak, dikuasai dan digunakan secara semena-mena oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Menurutnya, tanah seluas 4,3 hektar milik Djaman Bangun/Nawari Br Tarigan, Rakut Tarigan/Haliman Br Ginting Kelengi Keliat, sejak puluhan tahun telah dipergunakan untuk berladang seperti menanam ubi, pokat, durian dan lainya.

Dari hasil lahan itulah kami mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. “Dan perlu kami beritahukan bahwa tanah yang kami miliki selama ini belum pernah dijual kepada siapa pun. Namun yang membuat sangat kecewa tindakan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan kota Medan, lahan kami sebahagian dijadikan pemakaman umum (TPU) Covid-19,” katanya.

Sementara, Robert Tarigan, SH kuasa hukum keluarga ahli waris meminta Pemko Medan segera melakukan audit investigasi atas proses dan prosedur pengadaan tanah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan untuk TPU Covid 19 di Kelurahan Simalingkar B tersebut.

“Tanah keluarga ahli waris Djaman Bangun sampai saat ini tidak pernah dijual kepada siapapun. Oleh karena itu, proses dan prosedur pengadaan tanah oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan perlu dikaji kembali apakah pengadaan tanah itu telah dilakukan sesuai dan berdasarkan SOP yang ditetapkan,” katanya.

“Perlu dikatahui apakah sudah ada bukti kuitansi pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan atas tanah yang digunakan oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan? Dokumen bukti kepemilikan yang sah (Sertifikat Hak Pakai) atas tanah tersebut oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan? ini kan semua tanda tanya,” terangnya.

“Menurut kelian saya bahwa pembayaran ganti rugi dari Pemko Medan hingga saat ini belum ada mereka terima, jelasnya. Saya menduga bahwa saat dilakukan pengadaan tanah oleh Pemko Medan tidak dilakukan verifikasi atas pengadaan tanah oleh Bagian, Seksi dan staf Pemko Medan sehingga terjadi permasalah ini.
Lanjut Robert Tarigan, ahli waris Talenta Chadijah Br Bangun telah melaporkan Pemko Medan ke Polrestabes Medan, karena Pemko Medan terkesan sepele merampas lahan masyarakat tanpa menghiraukan aturan dan perundang undangan di Negera ini,” kesalnya. (kornelius depari)

 

KABANJAHE, metro24jam.news- Ahli waris Djaman Bangun pemilik tanah yang sebahagian tanahnya digunakan menjadi tempat pemakaman umum (TPU) Covid-19 oleh Pemko Medan, meminta Polrestabes Medan menindak Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang semena-mena menyerobot dan merusak di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.

Hal ini dikatakan Talenta Chadijah Br Bangun, didampingi praktisi hukum, Robert Tarigan, SH, Kamis (13/7). Kata dia, tanah miliknya yang diserobot, dirusak, dikuasai dan digunakan secara semena-mena oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Menurutnya, tanah seluas 4,3 hektar milik Djaman Bangun/Nawari Br Tarigan, Rakut Tarigan/Haliman Br Ginting Kelengi Keliat, sejak puluhan tahun telah dipergunakan untuk berladang seperti menanam ubi, pokat, durian dan lainya.

Dari hasil lahan itulah kami mendapat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. “Dan perlu kami beritahukan bahwa tanah yang kami miliki selama ini belum pernah dijual kepada siapa pun. Namun yang membuat sangat kecewa tindakan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan kota Medan, lahan kami sebahagian dijadikan pemakaman umum (TPU) Covid-19,” katanya.

Sementara, Robert Tarigan, SH kuasa hukum keluarga ahli waris meminta Pemko Medan segera melakukan audit investigasi atas proses dan prosedur pengadaan tanah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan untuk TPU Covid 19 di Kelurahan Simalingkar B tersebut.

“Tanah keluarga ahli waris Djaman Bangun sampai saat ini tidak pernah dijual kepada siapapun. Oleh karena itu, proses dan prosedur pengadaan tanah oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan perlu dikaji kembali apakah pengadaan tanah itu telah dilakukan sesuai dan berdasarkan SOP yang ditetapkan,” katanya.

“Perlu dikatahui apakah sudah ada bukti kuitansi pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan atas tanah yang digunakan oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan? Dokumen bukti kepemilikan yang sah (Sertifikat Hak Pakai) atas tanah tersebut oleh Pemko Medan c.q Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan? ini kan semua tanda tanya,” terangnya.

“Menurut kelian saya bahwa pembayaran ganti rugi dari Pemko Medan hingga saat ini belum ada mereka terima, jelasnya. Saya menduga bahwa saat dilakukan pengadaan tanah oleh Pemko Medan tidak dilakukan verifikasi atas pengadaan tanah oleh Bagian, Seksi dan staf Pemko Medan sehingga terjadi permasalah ini.
Lanjut Robert Tarigan, ahli waris Talenta Chadijah Br Bangun telah melaporkan Pemko Medan ke Polrestabes Medan, karena Pemko Medan terkesan sepele merampas lahan masyarakat tanpa menghiraukan aturan dan perundang undangan di Negera ini,” kesalnya. (kornelius depari)

Talenta Chadijah Br Bangun. (f: ist)

Related Articles

Back to top button