Beranda News Buka Mata Peraturan Daerah Mbalmbal Nodi Dipertanyakan

Peraturan Daerah Mbalmbal Nodi Dipertanyakan

201
0
Lokasi Mbalbal Nodi yang di jadikan Perda 03 Tahun 2021.(f: kornelius depari)

TANAH KARO, Metro24jam.news- Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Karo dibawah kendali Bupati Karo Cory Sebayang dan Ketua DPRD Iriani Tarigan tak berpihak kepada kepentingan rakyat terutama masyarakat Desa Petarum dan Dusun Paya Mbelang serta Dusun Galunggung, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo.

Demikian diungkapkan penasehat Hukum Aslia Robianto Sembiring SH.MH, kepada Metro 24 jam, di Berastagi Rabu (5/4/23) siang.

Robianto berpendapat Peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 03. Tahun 2021 sangat layak dipertanyakan bagi masyarakat yang terimbas dampak dari peraturan itu.

Menurut pemerintah, sambung penasehat hukum ini, berdasarkan Keputusan kepala daerah Kabupaten Karo Nomor 6/III/1973 tentang Penetapan Mbal-mbal Nodi yang terletak di Kecamatan Mardingding sebagai perjalangan umum.

“Yang menjadi pertayaan apakah isi dari Keputusan Bupati Karo tahun 1973 itu?Sepengetahuan kami bahwa isi dari keputusan itu adalah hanya masih permohonan Pinta Sembiring dan kawan-kawan yang ditandatangai oleh Plt Sekda Kabupaten Karo Ingan Manik,” katanya.

Kalau dikaji dari keputusan Bupati tahun 1973, “Saya menduga Perda nomor 03 tahun 2021, cacat hukum.”

Dari pengakuan warga desa, di lokasi tanah itu telah ada dibuat surat tanah yang ditandatangani Kepala Desa Petarum. “Nah, surat telah ada kok dibuat pula Perda di lokasi itu.” tanya dia.

Munculya Perda 03 tahun 2021 Bupati Karo Cory Sebayang terkesan mengabaikan peraturan dan undang –undang yang telah ada sebelumnya.

Dikonfirmasi Bupati Karo Cory Sebayang melalui selulernya, Rabu (5/4) jam 15.00 Wib, belum berhasil. (kornelius depari)