Beranda Pemilu KPU Binjai Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD...

KPU Binjai Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Binjai

204
0
Ketua KPU Kota Binjai Zulfan Effendi mengatakan, jumlah penduduk Kota Binjai melebihi 300 ribu jiwa, maka jumlah kursi pada Pemilihan Legislatif mendatang menjadi 35 kursi. (f: ist)

BINJAI, Metro24jam.news – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, menggelar uji publik kedua, terkait Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Binjai pada Pemiihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Selasa (13/12/22).

Wali Kota Binjai diwakili oleh Plt. Kaban Kesbangpol Kota Binjai Nelly Rosa Hasibuan, Kanit 1 Intelkam Bid Politik Polres Binjai Ipda Sukadi, Staf Intelijen Kejari Binjai Ardian Tarus, Ketua KPU Zulfan Effendi, dan para Komisioner KPU Kota Binjai, menghadiri kegiatan ini.

Uji publik ini digelar karena kursi legislatif di DPRD Binjai pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, bakal bertambah. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 16/2017 pasal 8 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam aturan tersebut disebutkan, untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduk 100 ribu orang, memperoleh alokasi 20 kursi. Lebih dari seratus ribu memperoleh alokasi 25 kursi. Di atas 200 ribu hingga sampai dengan 300 ribu memperoleh alokasi 30 kursi dan seterusnya. Sedangkan untuk 300 ribu plus 1 sampai 400 ribu, alokasinya sebanyak 35 Kursi.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh Ketua KPU Kota Binjai Zulfan Effendi, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Uji Publik terkait penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Binjai pada Pemilu 2024 mendatang.

“Dengan jumlah penduduk Kota Binjai yang melebihi 300 ribu jiwa plus 1, maka jumlah kursi pada Pemilihan Legislatif mendatang menjadi 35 kursi, dari sebelumnya 30 kursi,” ungkap Zulfan Effendi.

Dalam penambahan Kursi ini, lanjut Zulfan, ada 2 rancangan yang disusun oleh KPU Kota Binjai, yaitu jumlah Daerah Pemilihan yang tetap, yaitu 4 Dapil seperti Pileg sebelumnya, atau bertambah menjadi 5 Dapil. Dua rancangan yang disusun ini, nantinya akan disampaikan ke KPU RI untuk memutuskan.

Pun begitu, ungkap Zulfan, 2 rancangan tersebut harus memenuhi tujuh prinsip penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Ketujuh prinsip tersebut yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Sementara itu, Plt Kaban Kesbangpol, Nelly Rosa, dalam sambutannya berharap Pemerintah Kota Binjai dan KPU Kota Binjai dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Ia menambahkan, alokasi kursi maupun penataan Dapil sepenuhnya menjadi kewenangan KPU Kota Binjai. “Kami Pemerintah Kota bersama seluruh masyarakat akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing masing,” jelas Nelly.*

Penulis, Syahzara Solihin
Editor, Janopa Sihotang