Metro24jam.news, MEDAN – Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (Hapsari) berkolaborasi dengan berbagai steakholder lewat program ketahanan pangan, akibat perubahan iklim di aula Bappeda, Jumat (12/8/2022).
Kepala Bappeda Pemprovsu diwakiki Sekretaris Bappeda Yosi Sukmono, ST, mendukung sepenuhnya program ketahanan pangan yang diusung Hapsari.
Yosi Sukmono mengatakan sebagian besar aksi perubahan iklim Sumatera Utara memang masih terpusat pada sektor kehutanan, belum menyentuh aspek ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan yang juga merupakan sektor prioritas.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumatera Utara menyambut baik dukungan HAPSARI untuk memperkuat aksi-aksi kolaboratif itu untuk ketahanan iklim di Sumatera Utara,” katanya.
Perubahan iklim global (global climate change), kata Yosi juga memberikan dampak berbeda kepada laki-laki dan perempuan terkait dengan bencana yang ditimbulkanny ada.
Sementara Ketua Pengurus HAPSARI Lely Zailani menilai, perempuan paling rentan terhadap kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan menurunnya derajat kesehatan yang merupakan resiko dampak perubahan iklim.
“Karena dibanyak tempat, perempuanlah yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan air bersih dan menyiapkan makan untuk keluarganya. Sehingga bencana iklim akan semakin mempersulit akses perempuan terhadap berbagai sumber daya seperti air, sanitasi, energi dan sumber pangan untuk dimakan,” kata Lely.
Diantara program Ketahanan pangan akibat perubahan iklim, maka lahirlah program
Membangun Kampung Nusa.
“Itulah kenapa HAPSARI merancang program Kampung Nusa (Nutrisi Keluarga). Kampung Nusa adalah konsep memperkuat ketahanan iklim (mulai dari rumah tangga) dengan membuat Rumah-rumah Nusa untuk menjawab permasalahan krisis iklim melalui penguatan ketahanan pangan rumah tangga dengan menanam. Yaitu menanam berbagai jenis tanaman sumber nutrisi, sumber pangan non beras, hingga sumber obat-obatan tradisional untuk keluarga. Sehingga rumah-rumah warga akan menjadi rumah nusa yang membentuk Kampung Nusa, Kampung Tahan Iklim, Kampung Tahan Pangan,” jelas Lely .
Lely berharap program ini dapat berkolaborasi lebih luas dengan pemerintah daerah, universitas atau akademisi dan media.
Saat ini, HAPSARI sudah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumut melalui program KELAPA MUDA (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) di Desa Denai Kuala, Pantai Labu Deli Serdang.
Melalui kolaborasi ini, para Fasilitator Desa dari KELAPA MUDA menyelenggarakan kelas-kelas belajar untuk ketahanan iklim dan ketahanan pangan keluarga.
Sementara, Guru Besar Universitas Sumatera Utara Prof Ritha Dalimunthe mengatakan, apa yang sudah dilakukan HAPSARI dengan membangun Rumah-rumah Nusa, harus diperkuat dengan membangun ketahanan ekonominya.
“Sehingga kegiatan menanam di halaman menjadi permulaan untuk pengembangan wirausaha perempuan. Tentu saja tidak bisa bekerja sendirian, pemerintahpun tidak bias sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi untuk aksi-aksi tingkat local memang merupakan strategi kerjasama yang paling baik dilakukan saat ini. Pemerintah seharusnya mendukung inisiatif lokal yang sudah dimulai HAPSARI ini,” kata Ritha
Prof Ritha juga memberi contoh program kolaborasi HAPSARI dengan Universitas Sumatera Utara di Desa Denai Kuala, Pantai Labu, Deli Serdang. Program Kampung Nusa diperkuat dengan program Desa Sejahtera yang sedang dibangun prosesnya melalui program peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, melalui wirausaha perempuan berbasis sociopreneur dan digitalisasi.
Melalui kolaborasi ini, pengorganisasian Kampung Nusa diperkuat dengan penguatan kapasitas pengembangan usaha, pengolahan produk dari halaman, hingga digitalisasi untuk perluasan pasar.
Dialog yang dipandu oleh Sry Puspa Sary, ST, Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Bappeda Sumut itu berlangsung sangat dinamis dan efektif. Pada sesi terakhir dialog berhasil merangkum komitmen dukungan dari dinas/instansi terkait isu ketahanan iklim dan ketahanan pangan berupa dukungan fasilitasi kegiatan.
Mulai dari bantuan bibit dan benih tanaman pangan pangan lestari, bibit buah-buahan, sarana prasarana, pelatihan penguatan kapasitas, hingga fasilitasi dialog serupa bersama pemerintah daerah di lima kabupaten oleh Bappeda kabupaten/kota.*
Penulis: Evi Tanjung
